Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Natsir Mansyur menilai bahwa kebijakan pembatasan subsidi BBM kurang tepat bagi pelaku usaha jika tidak dibicarakan sebelumnya.
“Bukan hanya berdampak pada transportasi angkutan umum, tapi juga berdampak pada harga, investasi, dan pengurangan jam kerja,” ujarnya di Kementrian Perhubungan, Selasa, 5 Agustus 2014.
Natsir berharap agar kebijakan ini dicabut terlebuh dahulu dan mengadakan pembicaraan terhadap pelaku usaha. Natrsir berpendapat, para pelaku usaha akan mengerti kesulitan pemerintah dalam mengendalikan BBM bersubsidi dan akan siap jika dilakukan pembicaraan sebelumnya atau dilakukan relaksasi selama kurun waktu seminggu sampai dua minggu.
Selain itu, Natsir juga mengatakan dengan tidak meratanya pengendalian BBM bersubsidi di Indonesia akan dikhawatirkan terjadinya kerusuhan.
“Yang paling berbahaya adalah kebijakan politik yg besar di SPBU yang dilakukan pembatasan BBM bersubsidi yang tidak merata di seluruh Indonesia. Yang dicemaskan akan terjadi kerusuhan. Jangan dilakukan radikal begini. Syoknya terlalu cepat,” imbuhnya.
Menurut Natsir, pengendalian subsidi BBM bukanlah urusan BPH Migas dan Pertamina, melainkan otoritas menteri dan presiden. Pasalnya ini terkait pengurangan anggaran negara dan APBN.
“Jika dibenturkan oleh BPH Migas, Pertamina, dan pelaku usaha tidak akan menyelesaikan masalah,” tuturnya.
