Hari pertama Jagongan Media Rakyat 2014, Kamis (23/10), dibuka dengan Seminar Nasional “Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas” dengan pembicara kunci Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menekankan bahwa korupsi merupakan satu faktor yang menghambat pembangunan. Ia banyak memaparkan kerugian negara akibat korupsi.
KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 248 triliun sepanjang 2005-2013 dengan segala upaya pemberantasannya, termasuk menangkap pejabat publik yang korup. “Jika kerugian negara tersebut dikonversikan, kita bisa dapat 2,5 juta unit rumah sederhana dan memberikan pendidikan gratis bagi 429 juta anak SD selama setahun,” tambahnya untuk menunjukkan betapa kerugian negara yang diakibatkan tindakan korupsi itu luar biasa besar.
Ada tiga tingkatan level korupsi, yaitu di tingkat kecil (seperti pembiayaan pembuatan KTP), tingkat menengah, serta tingkat publik (level kebijakan yang banyak menggelembungkan anggaran). Salah satu pegiat media komunitas Lintas Merapi, Sukiman, menuturkan bahwa di tingkat desa ketidaktahuan masyarakat mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan menjadi penyebab korupsi.
Minat masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pembangunan yang minim, dibarengi dengan ketiadaan informasi mengenai pembangunan di banyak media mainstream. “Isu-isu mengenai pembangunan kurang menarik minat media mainstream sehingga media komunitas perlu untuk memberitakannya,” terang Karim, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya peran media komunitas untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat diperlukan.
Dalam hal ini, berbagai komunitas perlu bergerak untuk membuka ruang informasi terkait pembangunan dan menyediakan wacana bagi publik sebagai medium pengawasan terhadap pembangunan. “Medium yang sering digunakan untuk melaksanakan fungsi ini adalah buletin, berita radio komunitas, media internet yang mampu menyajikan informasi kegiatan pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi,” terang Sukiman.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih sadar untuk siapa pembangunan itu dilakukan. Keterbukaan informasi juga bisa meminimalkan korupsi yang berkedok penggelembungan anggaran, manipulasi harga dan sebagainya. Informasi menjadi medium berharga, dan menjadikan masyarakat sebagai pengawas langsung pembangunan. Mengutip satu ungkapan dari Wakil Ketua KPK, “Yang bisa melawan kekuasaan korup adalah komunitas”. Oleh karena itu, untuk mensukseskan pembangunan, langkah awal yang harus diambil adalah memberantas korupsi dengan keterbukaan informasi oleh media komunitas.
